Dana Siluman DPRD DKI Jakarta Raya Senilai Rp 12,1 Trilyun
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku gerah dengan kelakuan oknum DPRD yang kerap menyelipkan 'dana siluman' di APBD. Dia mengatakan hal itu sudah ditemukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sejak tahun 2013 lalu.
"Sudah ada bukti BPKP. Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang, nyampaikan di sini ada anggaran siluman cukup besar di DKI. Ada temuan Kemendagri juga anggaran 2014 ada berapa triliun dana yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015). "Diperingati dari inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kita minta pakai e-budgeting. Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolak kan akhirnya jalan tapi apa yang terjadi begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 330 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," lanjutnya. Dia mengaku saat itu 'kecolongan' aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015. "Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh," sebut Ahok.
Mantan politisi Gerindra ini pun membeberkan cara DPRD menyelipkan 'dana siluman' dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu. "Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
