Cicih TKI asal Karawang Terancam Hukuman Mati di Abu Dhabi

Kisah sedih melanda dunia pekerja Indonesia. Salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Kali ini menimpa Cicih (28), TKI asal Karawang, Jawa Barat, yang terancam hukuman mati di Abu Dhabi karena dituduh membunuh anak majikannya.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal,”Menlu RI dan Menlu Uni Emirat Arab (UEA) telah melakukan pertemuan dan meminta agar kasus ditinjau kembali. Karena, di beberapa persidangan terakhir, Cicih menyampaikan tidak melakukan pembunuhan tersebut.”

Dia (Cicih), sambung Lalu, mengaku di bawah sumpah ketika pengadilan tahap awal dia dijanjikan oleh polisi bahwa kalau mengakui akan dipercepat pemulanganya. Akhirnya Cicih mengaku, tapi di persidangan terakhir ia menyatakan bahwa tidak membunuh bayi itu.

Menlu RI, kata Lalu, meminta bantuan agar Menlu UEA untuk bisa meninjau ulang kasus yang menjerat Cicih ini. Kemlu juga meminta bantuan Pemerintah UEA untuk mendekati keluarga korban agar memberi permaafan.

Meski persidangan Cicih sudah final, putusan pengadilan menghukum mati Cicih, namun Pemerintah UEA dan KBRI mencari celah-celah yang memungkinkan untuk membebaskan Cicih dari hukuman mati.

“Ada beberapa celah, tapi kita tidak bisa janjikan pembebasan, kita lakukan yang terbaik, semua celah kita manfaatkan untuk pembebasan itu,” jelas Lalu. Diakui oleh Menlu UEA bahwa akan membantu untuk melakukan pendekatan pada keluarga korban. Kemlu RI juga telah bisa bertemu dengan Cicih atas bantuan Menlu UEA.

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi sendiri mengakui telah menjenguk Cicih pada Jumat (29/5) malam. Pertemuan sekitar pukul 22.00 waktu setempat di Kementerian Kehakiman. ‎

Dituturkan oleh Retno kalau Cicih dalam kondisi sehat, dan dirinya optimis Cicih bisa lepas dari hukuman mati. “Kita melihat, masih ada kemungkinan. Kita bicara dengan otoritas setempat,” ujar Retno.

Saat ini, sambung Retno, kasus Cicih sudah berada pada tingkat Mahkamah Agung UEA. Tapi, kita coba diminta menulis surat supaya kasusnya di-‘review’ kembali.